Apel pagi dilaksanakan di lapangan upacara Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perekebunan (BBPPTP) Surabaya (Jombang, 25 September 2023). Ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, sebagai sarana tanggung jawab dan disiplin pegawai serta memupuk kebersamaan dalam melaksanakan tugasnya. Melalui apel pagi pimpinan atau atasan dapat menyampaikan berbagai informasi penting terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

Apel kali ini dipimpin oleh Puguh Handoyo Seno, Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Kepegawaian selaku Plh. Kepala BBPPTP Surabaya. Dalam arahannya Puguh menyampaikan beberapa hal penting yang harus diketahui oleh pegawai BBPPTP Surabaya, antara lain terkait persiapan audit kearsipan dan pemeringkatan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian. “Kita harus bersiap semaksimal mungkin untuk dapat mengikuti audit kearsipan dan pemeringkatan informasi publik. Upaya penyampaian informasi publik saat ini telah dilakukan melalui penderasan informasi dan pemberitaan di media sosial oleh tim kehumasan BBPPTP Surabaya,” jelasnya.    

Selain itu terkait adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) di lingkungan BBPPTP Surabaya, Puguh meminta kepada semua pegawai untuk dapat menyesuaikan Matriks Pembagian Peran dan Hasil (MPH) melalui akun aplikasi Esinergi masing-masing pegawai. “Hal yang juga penting untuk dijalankan oleh semua pegawai adalah tertib administrasi, khusunya dalam penggunaan fasilitas kantor agar mengikuti aturan yang ada dan diketahui oleh pejabat berwenang,” pungkasnya.

Jombang, 25 September 2023 – Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya menggelar Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO 9001:2015. Rapat yang dilaksanakan di Aula Balai tersebut dibuka oleh Ketua Tim Pelayanan Teknis dan Informasi Perbenihan, Tommy Kiswidiatmo.

Dalam sambutannya, Tommy menyampaikan bahwa RTM merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan secara berkala sebagai sarana evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.

“RTM ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di BBPPTP Surabaya telah berjalan sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015,” kata Tommy.

Ditempat terpisah, “RTM ini merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di BBPPTP Surabaya telah berjalan sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015,” kata Dr. Fausiah Kepala BBPPTP Surabaya

Ia juga menyampaikan bahwa BBPPTP Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanannya kepada pelanggan, baik internal maupun eksternal.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja, keterlibatan karyawan dalam penerapan sistem manajemen mutu, dan efektivitas sistem informasi,” kata Dr. Fausiah.

Ia berharap, BBPPTP Surabaya dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 dan terus meningkatkan kualitas layanannya di masa yang akan datang.

Jakarta (20/9/2023) – Pada suatu kesempatan dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengatakan “Bayangkan, setiap hari ada 50 generasi bangsa meninggal karena narkoba. Dalam setahun sekitar 18 ribu orang meninggal”. Tentu saja angka tersebut bukanlah angka kecil tetapi sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, oleh karena itu Presiden Jokowi mengajak semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk bahu membahu memberantas peredaran narkoba. Memenuhi arahan tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) gencar melakukan bahaya narkoba kepada setiap elemen Masyarakat tak terkecuali pegawai di instansi pemerintahan. Kali ini giliran pegawai lingkup Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian baik dari kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) berkesempatan mendapatkan sosialisasi tersebut tak terkecuali pegawai BBPPTP Surabaya juga turut hadir. 

Landasan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Tomzil, narasumber dari BNN menjelaskan “Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau disebut juga narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi/menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Lebih lanjut Tomzil menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba antara lain faktor diri (keinginan coba-coba, tidak percaya diri), faktor lingkungan dan keluarga, serta faktor ketersediaan narkoba yang saat ini lebih mudah untuk diperoleh dengan berbagai jenis modus operandi yang semakin canggih.

Penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu 1) narkotika golongan I, dilarang digunakan dalam pengobatan/layanan kesehatan, digunakan untuk penelitian atas rekomendasi Menkes. Penyalahgunaan narkotika golongan I diancam sanksi pidana 4 (empat) tahun kurungan penjara 2) narkotika golongan II, digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir dan bisa menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika golongan II diancam sanksi pidana 2 (dua) tahun kurungan penjara dan yang terakhir 3) narkotika golongan III, digunakan dalam pengobatan dan bisa menyebabkan ketergantungan ringan. Penyalahgunaan narkotika golongan I diancam sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun kurungan penjara.

Secara umum dampak negatif penyalahgunaan narkoba pada kesehatan manusia antara lain menyebabkan gangguan fungsi otak, penurunan daya ingat, gangguan fungsi pernafasan, gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, serta gangguan fungsi pencernaan. Selain itu penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik dapat mengakibatkan infeksi HIV/AIDS, infeksi hepatitis A, B, dan C. Tak kalah mengerikan lagi dampak negatif penyalahgunaan narkoba jenis heroin dapat, mengakibatkan kerusakan parah pada wajah.

Lalu apa dampak negatif penyalahgunaan narkoba di instansi pemerintahan? Penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan memilki dampak kerusakan yang sistemik, dimulai dari perubahan lingkungan kerja, penurunan kinerja pegawai, dan bahkan korupsi. Mengutip dari laman website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terkait PNS yang terbukti menyalahkan gunakan narkoba wajib untuk direhabilitasi dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, tetapi bagi yang sudah dua kali melanggar aturan disiplin PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakuan diskresi, memberhentikan PNS tersebut. Namun, bila terbukti sebagai pengedar, selain ancaman hukuman pidana penjara/hukuman mati PNS bersangkutan juga akan dipecat atau diberhentikan sebagai PNS.

Masyarakat memiliki seluas-luasnya kesempatan untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4G) dengan cara melaporkan kepada pejabat berwenang/BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba. Negara menjamin kerahasiaan identitas pelapor penyalahgunaan narkoba dan tidak akan dijadikan saksi atas kasus penyalahgunaan narkoba yang dilaporkannya. Pelaporan atas penyalahgunaan narkoba dapat menghubungi call center BNN melalui telepon (021) 80871566 atau Hp. 081317128651. WAR ON DRUGS! Berani Tolak, Berani Rehab, Berani Lapor.

Klik disini untuk masuk

SIM  OPT  adalah    sebuah  Sistem Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berbasis web yang memuat database komoditi dan OPT Perkebunan yang ada di wilayah kerja BBPPTP Surabaya, meliputi data luas areal tanam, luas serangan OPT, luas pengendalian  dan sejumlah data pendukung lainnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik dan peta digital.

Silahkan klik tautan gambar di bawah ini untuk mendapatkan informasi seputar OPT Perkebunan.

Silahkan klik tautan gambar di bawah ini untuk mendapatkan informasi publik BBPPTP Surabaya.

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) dianugerahi penghargaaan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai badan publik yang menyediakan layanan informasi ramah disabilitas. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, kepada Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri dalam rangkaian acara laucing publikasi Index Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta.

Menurut Donny, Kementerian Pertanian terpilih sebagai badan publik terinformatif terutama dalam pelayanan informasi audio aplikasi Sistem Layanan Informasi Bersuara dan ramah bagi penyandang tuna rungu, tuna netra, dan disabilitas lainnya.

Menurut Donny, infrastruktur dan aplikasi yang disiapkan Kementan sangat membantu dalam melayani permohonan informasi publik bagi penyandang keterbatasan penglihatan dan pendengaran.

“Yang pasti kami terus mendorong semua badan publik untuk terbuka dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk saudara kita penyandang disabilitas,” ujar Donny, Kamis, 14 September 2023.

Bagi KIP, kata salah satu komisionernya, Vici Paulyn, layanan audio aplikasi Si Laura di Kementan yang merupakan aplikasi dan sistem keterbukaan publik yang sangat bermanfaat dan menyediakan informasi lebih baik bagi penyandang disablitas. Dia berharap, hal ini perlu dilakukan juga di lembaga dan kementerian lain agar penyandang disabilitas mendapat pelayanan yang sama.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menyampaikan terimakasih atas penghargaaan yang diberikan KIP kepada Kementan. Baginya, penghargaaan ini merupakan bukti dari komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, akuntable dan responsif melalui penyediaan informasi publik yang lebih baik.

“Kami terus berupaya memberikan layanan informasi terbaik kepada publik termasuk saudara saudara kita penyandang disabilitas,” jelasnya.

Bogor – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mengadakan Bimtek Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan bertempat di Hotel Arch – Bogor, Rabu – Jumat (13 – 15 /09/2023).

Acara tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto didampingi Kepala Bagian Umum Dhani Gartina serta mengundang narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Azwar. Peserta Bimtek merupakan perwakilan dari masing-masing Direktorat dan UPT lingkup Ditjen Perkebunan.

SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Heru Tri Widarto dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar pengelolaan arsip lingkup Ditjenbun bisa naik kelas dan tidak di pandang sebelah mata oleh instansi pemerintah. “Saya sangat mendukung kegiatan ini, agar proses surat menyurat dan pengelolaan arsip di lingkungan Ditjen Perkebunan lebih maksimal, efisien, dan efektif melalui aplikasi SRIKANDI” kata Heru.

“Keberhasilan penerapan SRIKANDI terletak pada peran serta kolaborasi yang kuat dari seluruh bagian di lingkungan BBPPTP Surabaya, sehingga pada akhirnya aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan dapat terintegrasi dengan baik untuk pelayanan kearsipan, baik internal maupun eksternal”, ujar Puguh Handoyo Ketua Tim Kepegawaian dan Tata Usaha Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang turut hadir pada bimtek tersebut.

Saat ini SRIKANDI telah disempurnakan menjadi versi 3 yang dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan kecepatan lebih baik dari versi 2 yang merupakan pendahulunya.

Mamuju – El Nino masih menjadi tantangan besar bagi produksi pertanian maupun perkebunan karena berdampak signifikan terhadap persebaran berbagai penyakit dan hama, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, serta kesejahteraan pekebun.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Mentan SYL meminta seluruh jajarannya agar sigap antisipasi hadapi EL Nino dan perkuat sektor pertanian. Dampak El Nino terhadap pertanian termasuk perkebunan akan sangat besar bila tidak ditangani dengan baik. Selain itu, penyakit akan bermunculan, terutama pada kawasan yang terkena kekeringan ekstrim, dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tentu tak tinggal diam, terus sigap lakukan antisipasi fenomena El Nino antara lain dengan berkolaborasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Mamuju Tengah, melakukan ground check ke lokasi Serangan Ulat Api di beberapa desa di Kec. Budong-Budong, Kec Topoyo dan Kec. Polopangale, Kab Mamuju Tengah.

“Perlunya edukasi ke pekebun maupun masyarakat mengenai gejala, serangan dan siklus hidup hama serta rekomendasi pengendalian atau penanganan yang tepat,” ujar Fausiah T. Ladja Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.

Fausiah menambahkan, selain itu, kami segera lakukan identifikasi lapang bersama Tim Direktorat Perlindungan Perkebunan, BBPPTP Ambon, dan kolaborasi dengan Tim Karantina Pertanian Mamuju, BSIP Sulbar, untuk melakukan tindakan pengendalian, dengan pendampingan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang membidangi perkebunan, serta dukungan peralatan dari beberapa perusahaan perkebunan setempat.

Lebih lanjut Fausiah menjelaskan, berdasarkan dari hasil pengamatan lapang, secara morfologi merupakan ulat api jenis Darna sp, namun masih harus dikaji kembali karena ada kecenderungan mendekati ke spesies Darna Catetanus sesuai dengan daerah sebar ulat api Sulawesi dan Papua.

Untuk kondisi serangan berada pada fase kepompong dimana sebagian sudah menjadi imago, dan kepompong ini harus di putus siklusnya. Kondisi lapang dengan intensitas serangan berat kurang lebih sebanyak 5-10 larva/per pelepah. Terdapat beberapa desa yang terserang di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Polopangale dengan total serangan seluas 211 ha dari total luas kebun kurang lebih 3.117 ha.

“Dalam pengendalian serangan ulat api menggunakan perangkap lampu (lighttrap) dan fogging namun dalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan sprayer. Upaya yang sudah dilakukan, diantaranya sampai hari ini seluas 60 Ha telah dikendalikan dengan fogging karena berada pada fase imago dan kepompong, jadi ini harus segera di putus siklusnya,” jelasnya.

Menurut Fausiah, tindakan yang akan dilakukan kedepannya, berupa populasi kupu ngengat, yang belum di fogging seluas 50-150 ha, untuk itu direncanakan tim akan segera mengawal pelaksanaan fogging dan penentuan mengenai bahan aktif yang akan diaplikasikan.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, dampak dari El Nino berupa cuaca ekstrem menyebabkan kekeringan dan munculnya berbagai serangan hama pada kebun tanaman perkebunan. Hal ini terlihat dari munculnya hama ulat api pada tanaman kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak dan stakeholders terkait, untuk menanggulangi serangan hama ini sehingga kita berencana akan melaksanakan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi untuk mengantisipasi serangan ulat api di sentra-sentra kebun sawit. “Diharapkan dengan adanya tindakan pencegahan dan pengendalian secara tepat dan benar, dapat mencegah kerugian atau melindungi tanaman perkebunan dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Ini penting untuk dilakukan demi menjaga keberlanjutan produksi sehingga hasil produksi tetap terjaga mutu dan kualitasnya,” harapnya

Tangerang – Direktur Jenderal Perkebunan mengapresiasi partisipasi seluruh insan perkebunan pada penyelenggaraan kegiatan Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2023. Bunex kali kedua ini berlangsung sukses dan mendapat respon positif dari masyarakat, diharapkan Bunex kedepannya semakin baik terutama dalam mengangkat branding komoditas perkebunan Indonesia.

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, hilirisasi komoditas perkebunan akan terus didorong untuk menghasilkan komoditas perkebunan bernilai tambah tinggi bermutu dan berdaya saing. Dengan begitu diharapkan kedepannya akan terus tumbuh para UMKM – UMKM perkebunan lainnya yang dapat juga bermitra dengan buyer sehingga makin meningkatkan pertumbuhan ekspor perkebunan di masa depan.

“Saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pelaku usaha perkebunan yang hadir. Selama 3 hari ini, BUNEX kali ke 2 tahun 2023 telah terselengara dan menghasilkan berbagai outcome dan sejumlah kesepakatan-kesepakatan konkret dengan mitra,” ujar Andi Nur.

Pada kesempatan kali ini Andi Nur mengatakan, keberhasilan acara ini tak terpisah dari kontribusi luar biasa dari setiap individu yang hadir, serta dedikasi dari para peserta yang telah memeriahkan acara serta menampilkan produk-produk unggulan mereka dalam pameran BUNEX 2023. Pameran ini tidak hanya menjadi wadah untuk memamerkan kreativitas dan inovasi, tetapi juga menjadi platform untuk membangun jaringan, berbagai pengetahuan dan merangsang pertukaran ide yang memacu kemajuan industri ini.

“Melalui BUNEX 2023 ini saya ingin mengajak para pelaku usaha perkebunan sebagai bagian keluarga besar perkebunan, jadikanlah perkebunan ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, menumbuhkan komitmen untuk menciptakan kemajuan, menciptakan prestasi yang tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga bagi dunia,” tambah Andi Nur.

Di Closing Ceremony Bunex 2023 juga mengumumkan pemenang lomba yang telah dilaksanakan selama 3 hari, salah satunya adalah lomba cerdas cermat yang dimenangkan oleh SMA 12 Tangerang Selatan (Juara 3), SMA 7 Tangerang Selatan (Juara 2), dan SMK 63 Jakarta (Juara 1), sedangkan untuk stand terbaik yang dimenangkan oleh PT. Asian Agri (Juara 3), Taksi Alsintan dan Mesin Perkebunan (Juara 2), BPDPKS (Juara 1), serta pengumuman juara lomba lainnya seperti lomba cup tester competition GEN Z, lomba mewarnai, lomba menggambar dan UMKM terbaik.

“Diharapkan dengan adanya Bunex 2023 dapat terjadi deal-deal kerjasama perdagangan baik di dalam maupun luar negeri sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor perkebunan 3 kali lipat sebagaimana ditargetkan dalam program Gratieks, gerakan tiga kali lipat ekspor s.d 2024,” harapnya.

Bunex akan dilakukan secara rutin sesuai program kerja Kementerian Pertanian dalam mempromosikan komoditas perkebunan bernilai tambah tinggi.

Pada kesempatan ini, Edy Abdurrachman selaku Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengatakan, Bunex 2023 merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan produk-produk perkebunan, termasuk turunan kelapa sawit.

Pemerintah berkolaborasi dengan BPDPKS mengembangkan komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit, dengan menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Edy menjelaskan, Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit, melakukan penelitian, mempromosikan, dan meremajakan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, hilirisasi, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel di industri kelapa sawit.

“Adapun program yang dijalankan BPDPKS untuk realisasi pengembangan kelapa sawit dilaksanakan lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Semuanya dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan pekebun. BPDPKS telah berkontribusi sejak 2015 dengan memberikan total pendanaan sebesar Rp. 8 triliun untuk memajukan kelapa sawit di Indonesia. Pada 2023, BPDPKS berkolaborasi dengan Ditjenbun merencanakan target anggaran sebesar Rp. 5,4 triliun untuk mendorong kemajuan kelapa sawit di Indonesia. Bunex 2023 juga akan dirilis aplikasi Babebun yang nantinya akan menghimpun 1 juta benih perkebunan untuk disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.